PD/PRT

PDPRT DAN KEJ PWI

KONGRES XXIII BANJARMASIN

19-20 SEPTEMBER 2013

 

PERATURAN DASAR

 

PEMBUKAAN

 

                 BAHWA sejarah menunjukkan perjuangan Wartawan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjuangan Rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan maupun mempertahankan dan mengisinya di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

BAHWA Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dan berlandaskan Pancasila.

 

BAHWA Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, merdeka, berdaulat, adil dan makmur serta beradab.

 

BAHWA dalam perjuangan Rakyat Indonesia mencapai cita-citanya, Wartawan Indonesia berpegang teguh pada konstitusi negara.

 

BAHWA dengan menyadari peranannya sebagai alat perjuangan bangsa, Wartawan Indonesia bertekad melanjutkan tradisi patriotikdalam semangat demokrasi.

 

                BAHWA dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta tanpa membedakan  aliran politik, suku, ras, agama dan golongan, Wartawan Indonesia pada tanggal 9 Februari 1946 di kota Solo telah menyatukan diri dalam organisasi Wartawan Nasional bernama Persatuan Wartawan Indonesia disingkat PWI.

 

                Berdasarkan Pembukaan ini dan dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, disusunlah Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, dan Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia yang berlaku bagi Wartawan Anggota PWI.

 

BAB I

                                                                                        

NAMA, ASAS, DAN SIFAT 

 

 Pasal  1

 

(1)     Organisasi  ini  bernama  Persatuan Wartawan  Indonesia, (PWI), didirikan di Solo pada tanggal 9 Februari 1946 untuk waktu yang tidak ditentukan.

 

(2)     PWI berasaskan Pancasila.

 

(3)     PWI adalah organisasi Wartawan Indonesia independen dan profesional tanpa memandang baik suku, agama, dan golongan maupun keanggotaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan.

 

Pasal 2

 

(1)     Keberadaan PWI  meliputi  seluruh  wilayah  Negara Kesatuan Republik  Indonesia.

  1.  PWI Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2.  PWI Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi;
  3.  PWI Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota;
  4.  PWI khusus Solo berkedudukan di Surakarta.

 

(2)     PWI memiliki:

  1. Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, dan Kode Etik Jurnalistik;
  2. Lambang, Panji, dan Lencana;
  3. Hymne dan Mars.

 

(3)     Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode  Etik  Jurnalistik,  Lambang, Panji, Lencana, Hymne dan Mars, ditetapkan oleh Kongres.

 

Pasal  3

 

(1)     PWI  menerbitkan  Kartu Anggota terdiri atas:

  1. Anggota Muda;
  2. Anggota Biasa;
  3. Anggota Luar Biasa;
  4. Anggota Kehormatan.

 

BAB II

TUJUAN DAN UPAYA

 

Pasal 4

 

Tujuan PWI adalah:

  1.  Tercapainya cita-cita bangsaIndonesia sebagaimana diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
  2.  Terwujudnya kehidupan Pers Nasional yang merdeka, profesional, bermartabat, dan beradab;
  3.  Terpenuhinya  hak  publik memperoleh informasi yang tepat, akurat, dan benar;
  4.  Terwujudnya  tugas   pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik.

 

Pasal 5

 

(1)     Ke dalam, PWI berupaya:

  1.  Memupuk kepribadian wartawan Indonesia sebagai warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan taat pada konstitusi;
  2.  Memupuk kesadaran dan komitmen wartawan Indonesia untuk berperanserta di dalam pembangunan bangsa dan negara;
  3.  Meningkatkan ketaatan wartawan pada Kode Etik Jurnalistik, demi citra, kredibilitas, dan integritas wartawan dan PWI;
  4.  Mengembangkan kemampuan profesional wartawan;
  5.  Memberikan bantuan dan perlindungan hukum kepada wartawan dalam melaksanakan tugas profesinya;
  6.  Memperjuangkan kesejahteraan wartawan.

 

(2)     Keluar PWI berupaya:

  1. Memperjuangkan terlaksananya peraturan perundang-undangan serta kehidupan bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara yang menjamin pertumbuhan dan pengembangan pers yang merdeka, profesional, dan bermartabat;
  2. Menjalin  kerja   sama   dengan  unsur pemerintah, masyarakat, dan organisasi pers di dalam dan di luar negeri;
  3. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran berdasarkan supremasi hukum.

 

BAB III

KEANGGOTAAN

 

Pasal 6

 

(1)     PWI beranggotakan Wartawan Indonesia  yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dan orang yang berjasa kepada organisasi.

 

(2)     Pola keanggotaan bersifat stelsel aktif, organisasi aktif merekrut anggota.

 

Pasal 7

 

Keanggotaan PWI terdiri atas:

  1. Anggota Muda;
  2. Anggota Biasa;
  3. Anggota Luar Biasa;
  4. Anggota Kehormatan.

 

Pasal 8

 

(1)     Syarat-syarat  menjadi Anggota Muda adalah:

  1.  Bekerja sebagai wartawan pada perusahaanmedia yang berbadan hukum;
  2.  Tidak pernah dihukum oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan martabat dan profesi kewartawanan.

 

(2)     Untuk menjadi Anggota Biasa PWI seseorang harus memenuhi persyaratan:

  1. Mempunyai sertifikat Kompetensi atau dinyatakan Kompeten oleh PWI Pusat;
  2. Sudah  menjadi  Anggota  Muda PWI  selama 2 (dua) tahun;
  3. Mengajukan permohonan peningkatan status keanggotaan;
  4. Menjalankan profesi kewartawanan secara aktif;
  5. Bekerja  pada perusahaan media yang berbadan hukum;
  6. Tidak  dinyatakan bersalah oleh pengadilan negeri karena melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan martabat dan profesi kewartawanan dan asas serta tujuan PWI.

 

(3)     Anggota  Biasa  yang  tidak  aktif  lagi melakukan kegiatan jurnalistik dapat menjadi Anggota Luar Biasa.

 

(4)     Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Kehormatan PWI seseorang (Warga Negara Indonesia) harus berjasa luar biasa bagi perkembangan Pers Nasional, khususnya PWI.

 

Pasal 9

 

Setiap Anggota PWI berkewajiban:

  1. Menaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI serta keputusan-keputusan organisasi;
  2. Menjaga  kredibilitas dan integritas profesi serta organisasi;
  3. Menaati Kode Etik Jurnalistik;
  4. Membayar uang iuran.

 

Pasal 10

 

Anggota PWI dilarang menjadi anggota organisasi wartawan lainnya yang berbadan hukum di tingkat nasional dan daerah.

Pasal 11

 

(1)     Anggota Biasa berhak:

  1. Menghadiri Konferensi Provinsi/Kabupaten/Kota dan Konferensi Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota;
  2. Mengemukakan pendapat serta mengajukan usul dan saran;
  3. Memilih dan dipilih menjadi pengurus jika memenuhi persyaratan;
  4. Memberikan suara pada pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara.

 

(2)     Anggota Muda, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan dapat diundang menghadiri Kongres, Konferensi Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Konferensi Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta dapat  mengemu-kakan pendapat dan mengajukan usul atau saran.

 

(3)     Setiap Anggota PWI berhak memperoleh bantuan hukum atas perkara yang dihadapi berkenaan dengan profesi kewartawanannya.

 

BAB  IV

ORGANISASI

 

Pasal  12

 

(1)     Kongres adalah pemegang wewenang tertinggi organisasi.

 

(2)     Konferensi PWI Provinsi adalah pemegang wewenang tertinggi di tingkat Provinsi.

 

(3)     Konferensi PWI Kabupaten/Kota adalah pemegang wewenang tertinggi di tingkat Kabupaten/Kota.

 

Pasal  13

 

(1)     Pengurus Pusat PWI  terdiri atas:

  1.  Dewan Penasihat; 
  2.  Dewan Kehormatan PWI;
  3.  Pengurus Harian;
  4.  KomisiPendidikan;
  5.  KomisiKompetensi;
  6.  Ketua Departemen;
  7.  Direktur Program.

 

(2)     Pengurus Pleno Pusat PWI terdiri atas:

  1. Dewan Penasihat;
  2. Pengurus Harian;
  3. Komisi Pendidikan;
  4. Komisi Kompetensi;
  5. Ketua Departemen;
  6. Direktur program.

 

(3)     Dewan Kehormatan bersifat otonom.

 

(4)     Apabila Dewan Kehormatan ikut di dalam rapat pleno Pengurus Pusat PWI maka disebut rapat paripurna atau rapat pleno plus.

 

 

Pasal  14

 

(1)     Pengurus Harian PWI Pusat terdiri atas:

  1. Ketua Umum;
  2. Ketua Bidang Organisasi;
  3. Ketua Bidang Daerah;
  4. Ketua Bidang Pembelaan Wartawan;
  5. Ketua Bidang Pendidikan;
  6. Ketua Bidang Program dan Kerja Sama;
  7. Ketua Bidang Luar Negeri;
  1. Ketua Bidang Multimedia;
  1. Sekretaris Jenderal;
  2. Wakil Sekjen I;
  3. Wakil Sekjen II;
  4. Wakil Sekjen III;
  5. Bendahara Umum;
  6. Wakil Bendahara Umum.

 

(2)     Personalia Pengurus Harian Pusat PWI dipilih untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terdiri atas mereka yang sudah menjadi Anggota Biasa PWI sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

 

(3)     Khusus untuk jabatan Ketua Umum, pernah menjadi Pengurus Harian PWI Pusat/PWI Provinsi dan atau Anggota Dewan Kehormatan, bersedia tinggal di Jakarta, dan bersertifikat wartawan utama.

 

(4)     Komisi Pendidikan beranggotakan sedikitnya 7 (tujuh) orang dan bertugas membantu Ketua Umum dalam melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan.

 

(5)     Komisi Kompetensi beranggotakan sedikitnya 7 (tujuh) orang bertugas membantu Ketua Umum dalam melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan.

 

(6)     Untuk menangani kasus-kasus hukum wartawan dibentuk Tim Advokasi Wartawan.

 

(7)     Pada masa akhir baktinya, Pengurus PWI wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

 

Pasal 15

 

(1)     Departemen dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi.

 

(2)     Direktur program ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

 

Pasal 16

 

(1)     Di tiap provinsi dibentuk PWI Provinsi.

 

(2)     Khusus di Solo, tempat lahirnya PWI, dibentuk PWI Surakarta setingkat Provinsi.  

 

(3)     Pengurus  Provinsi  berkedudukan  di Ibukota Provinsi, kecuali PWI Surakarta, di Surakarta .

 

Pasal  17

 

(1)     Pengurus PWI Provinsi terdiri atas:

  1.  Dewan Penasihat; 
  2.  Dewan Kehormatan Provinsi;
  3.  Pengurus Harian;
  4.  Ketua/Wakil Ketua Seksi.

 

(2)     Pengurus Pleno PWI Provinsi terdiri atas:

  1.  Dewan Penasihat;
  2.  Pengurus Harian;
  3.  Ketua/Wakil Ketua Seksi-seksi;
  4.  Ketua PWI Kabupaten/Kota.

 

(3)     Dewan Kehormatan Provinsi bersifat otonom.

 

(4)     Apabila Dewan Kehormatan Provinsi  mengikuti rapat Pleno Provinsi, maka disebut rapat paripurna atau rataupleno Provinsi plus.

 

 

(5)     Pengurus Harian PWI Provinsi terdiri atas:

  1.  Ketua;
  2.  Wakil Ketua Bidang Organisasi;
  3.  Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan;
  4.  Wakil Ketua Bidang Pendidikan;
  5.  Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan;
  6.  Wakil Ketua Bidang Kerja sama;
  7.  Sekretaris;
  8.  Wakil Sekretaris sebanyak-banyaknya dua orang;
  9.  Bendahara;
  10.  Wakil Bendahara.

 

(6)     Ketua  PWI Provinsidipilih oleh Konferensi Provinsi untuk masa bakti 5 tahun dengan ketentuan:

  1.  Untuk jabatan Ketua berlaku syarat sudah menjadi  Anggota Biasa PWI sekurang-kurangnya 5(lima) tahun dan yang pernah menjadi Pengurus PWI Provinsi dan bersertifikat wartawan utama;
  2.  Untuk  jabatan  lain  berlaku  syarat  sudah  menjadi  Anggota  Biasa PWI sekurang-kurangnya  1 (satu)  tahun.

 

(7)     Pada  akhir masa jabatannya Pengurus PWI Provinsi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Konferensi PWI Provinsi.

 

(8)     Konferensi PWI Provinsi menetapkan menerima atau menolak laporan dan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pengurus PWI Provinsi.

 

(9)     Seksi-seksi  dibentuk sesuai dengan kebutuhan PWI Provinsi.

 

(10)Di PWI Provinsi dibentuk Tim Pembelaan Wartawan dengan ketentuan:

  1. Tim diketuai oleh Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan;
  2. Jumlah  anggota Tim  disesuaikan dengan kebutuhan.

 

Pasal   18

 

(1)     Pengurus  PWI  Provinsi dapat  membentuk PWI Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten/Kota.

 

(2)     PWI Kabupaten/Kota dapat dibentuk untuk satu wilayah atau untuk gabungan dari dua atau lebih Kabupaten/Kota yang berdekatan dan minimal mempunyai 5(lima) orang anggota berstatus anggota biasa dengan ketentuan bukan di Ibukota Provinsi.

 

(3)     Pembentukan PWI Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pengurus PWI Provinsi dan disahkan oleh Pengurus Pusat PWI.

 

(4)     Pengurus  PWI Kabupaten/Kota dipilih dari Anggota Biasa yang ada untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terdiri atas minimal 3 (tiga) orang pengurus, masing-masing Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

(5)     Ketua  PWI Kabupaten/Kota  dipilih  oleh Konferensi  PWI Kabupaten/Kota dengan ketentuan:

  1.  Untuk Ketua Kabupaten/Kota berlaku syarat sudah menjadi Anggota Biasa PWI sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
  2.  Untuk jabatan-jabatan lain berlaku syarat sudah menjadi anggota  PWI.   

 

Pasal 19

 

(1)     PWI dapat menaungi forum atau kelompok wartawan menjadi anak organisasi (onderbouw)

 

(2)     Forum atau kelompok wartawan yang dinaungi harus sejalan dengan peraturan organisasi dan menaati Kode Etik Jurnalistik PWI.

 

Pasal 20

 

 

(1)     Seseorang tidak boleh menduduki jabatan yang sama dalam kepengurusan PWI lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut.

(2)     Pengurus tidak  boleh menduduki jabatan rangkap dalam struktur organisasi PWI.

 

(3)     Pengurus PWI di Pusat  maupun di Provinsidan Kabupaten/Kota tidak boleh merangkap jabatanpengurus partai politik dan organisasi yang terafiliasi serta lembaga struktural di pemerintahan.

 

Pasal  21

 

(1)     Di tingkat  Pusat dibentuk Dewan Kehormatan.

 

(2)     Di  tingkat  Provinsi dibentuk Dewan Kehormatan Provinsi.

 

(3)     Dewan Kehormatan maupun Dewan Kehormatan Provinsi bersifat otonom  (dapat menggunakan Cap dan Kop Surat sendiri yang secara operasional tetap berkoordinasi dengan DK PWI).

 

(4)     Anggota  Dewan  Kehormatan maupun Anggota Dewan Kehormatan Provinsi terdiri atas Anggota PWI yang telah menjadi Anggota Biasa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan sudah berusia 40 tahun yang diutamakan pernah menjadi pengurus PWI.

 

(5)     Dewan Kehormatan beranggotaka sekurang-kurangnya 5 (lima) dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang,  termasuk Ketua dan Sekretaris.

 

(6)     Ketua Dewan  Kehormatan dipilih oleh Kongres untuk masa bakti sampai Kongres berikutnya.

 

(7)     Ketua Dewan Kehormatan Provinsi dipilih oleh Konferensi Provinsi. Dewan Kehormatan Provinsi beranggotakan sekuranga-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang untuk masa bakti  sampai Konferensi Provinsi berikutnya.

 

BAB  V

PERMUSYAWARATAN

 

Pasal  22

 

(1)     Kongres diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

 

(2)     Kongres mendengar dan menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan.

 

(3)     Kongres menetapkan menerima atau menolak laporan pertanggungjawban Pengurus Pusat

 

(4)     Kongres menetapkan:

  1. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga;
  2. Kode Etik Jurnalistik PWI;
  3. Lambang, Panji, Lencana, Himne dan Mars PWI;
  4. Kartu Anggota/Pers;
  5. Keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

 

(5)     Kongres memilih:

  1. Ketua Umum Pusat PWI;
  2. Ketua Dewan Kehormatan;
  3. Formatur.

 

(6)     Organisasi dapat menyelenggarakan Konvensi Nasional Wartawan Indonesia yang dihadiri oleh utusan dari media massa.

 

(7)     Organisasi dapat mengadakan Kongres Luar Biasa.

 

(8)     Di antara  2  (dua) Kongres, organisasi mengadakan sekurang-kurangnya satu kali Konferensi Kerja Nasional.

 

Pasal  23

 

(1)     Di tingkat Provinsi,  organisasi mengadakan:

  1. Konferensi Provinsisetiap 5 (lima) tahun sekali;
  2. Konferensi Kerja Provinsi sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap periode kepengurusan.

 

(2)     Konferensi Provinsi mendengar dan menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Provinsi.

 

(3)     Konferensi Provinsi  menetapkan  menerima  atau  menolak laporan pertangungjawban pengurus Provinsi.

 

(4)     Konferensi Provinsi menetapkan:

  1. Program kerja;
  2. KetuaProvinsi;
  3. Ketua Dewan KehormatanProvinsi;
  4. Formatur.

 

(5)     Di tingkat Provinsi dapat diadakan Konferensi Luar Biasa Provinsi.

 

Pasal  24

 

(1)     Di tingkat Kabupaten/Kota, organisasi mengadakan Konferensi Kabupaten/Kota setiap 3 (tiga) tahun sekali.

 

(2)     Konferensi  Kabupaten/Kotamendengar dan menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus, serta menetapkan program kerja, dan memilih Ketua Kabupaten/Kota.

 

(3)     Konferensi Kabupaten/Kota  menetapkan menerima  atau  menolak laporan pertangungjawban pengurus Kabupaten/Kota.

 

BAB VI

KEKAYAAN ORGANISASI

 

Pasal  25

 

(1)     Kekayaan organisasi terdiri atas harta bergerak dan harta tidak bergerak baik di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

 

(2)    Keuangan organisasi diperoleh dari:

  1. Uang iuran;
  2. Usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan tujuan serta martabat PWI;
  3. Sumbangan yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan tujuan dan martabat PWI.

 

BAB VII

LAIN-LAIN

 

Pasal  26

 

(1)     Pembukaan, Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga merupakan kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

 

(2)     Perubahan  Peraturan  Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik PWI, lambang, panji, lencana, mars, hymne, dan kartu anggota, ditetapkan oleh Kongres.

 

Pasal 27

 

(1)     Pembubaran organisasi ditetapkan oleh Kongres.

 

(2)     Apabila terjadi pembubaran organisasi, Kongres menentukan penggunaan kekayaan organisasi.

 

Pasal 28

 

  Hal-hal lain yang tidak atau belum diatur di dalam Peraturan Dasar ini diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

 

 

PERATURAN  RUMAH  TANGGA  PWI

 

BAB I

 

UPAYA  MENCAPAI  TUJUAN

Pasal 1

 

Upaya ke dalam :

  1. Menyelenggarakan, mendorong, dan membantu pendidikan serta pelatihan kewartawanan dan  aspek lain yang berkaitan dengan profesionalisme penyelenggaraan media massa;
  2. Menyelenggarakan seminar, diskusi, dan lokakarya, baik mengenai kewartawanan, aspek-aspek lain dari penyelenggaraan media massa maupun masalah-masalah yang aktual serta persoalan yang sedang dihadapi bangsa dan negara;
  3. Melakukan penelitian dan pengkajian kehidupan pers dan komunikasi baik di dalam maupun di luar negeri;
  4. Memantau ketaatan anggota terhadap Kode Etik Jurnalistik dan kedisiplinan organisasi, serta menindak tegas barang siapa yang terbukti melakukan pelanggaran;
  5. Memberikan advokasidan bantuan hukum dalam menjalankan profesinya, termasuk kepada anggota dalam menjalankan profesi kewartawanannya, termasuk dalam perselisihan  dengan manajemen media massa tempatnya bekerja;
  6. Memperjuangkan dan memantau pelaksanaan kesejahteraan wartawan dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahtraan lainnya di media massa tempat mereka bekerja.

Pasal 2

 

Upaya keluar:

  1. Berperan di Dewan Pers, lembaga, dan instansi yang berkaitan dengan perlindungan  serta pengembangan demokrasi dan  kemerdekaan pers;
  2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pers;
  3. Memberikan sumbangan pemikiran dalam melahirkan ketentuan-ketentuan yang diperlukan dalam membina, menumbuhkembangkan kehidupan pers, khususnya kewartawanan yang profesional dan bermartabat;
  4. Melakukan kerja sama dengan lembaga dan instansi di dalam dan luar negeri sebagai upaya menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjamin terlaksananya kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, mengumpulkan, menyimpan, mengolah dan menyiarkan fakta dan pendapat dalam bentuk berita, ulasan, suara, gambar, suara dan gambar, serta karya jurnalistik lainnya untuk media massa, baik cetak, radio, televisi maupun multimedia;
  5. Melakukan kontrol sosial serta terjaminnya hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat;
  6. Mensosiliasikan Kode  Etik  Jurnalistik  serta fungsi, tugas, dan hak-hak pers;
  7. Memberikan penghargaan kepada instansi pemerintah dan lembaga masyarakat serta kepada individu yang berjasa luar biasa dalam pengembangan profesi kewartawanan, terutama PWI;
  8. Membantu anggota untuk menempati berbagai jabatan dan kedudukan di lembaga dan atau organisasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengembangan demokrasi, kemerdekaan mengemukakan pendapat, khususnya kemerdekaan pers.

 

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 3

 

(1)     Permohonan menjadi Anggota PWI diajukan dengan mengisi formulir yang sudah ditentukan dan ditandatangani oleh pemohon.

 

(2)     Formulir untuk Anggota Muda harus dilampiri:

  1.  Sertifikat Kompetensi Wartawan atau Pernyataan Kompeten dari PWI Pusat;
  2.  Surat keterangan hubungan kerja dari perusahaan media yang berbadan hukum.

 

(3)     Proses Anggota Muda dengan persyaratan sebagaimana dalam ayat (2) di atas dilaksanakan oleh Provinsi.

 

(4)     Bagi wartawan lepas (freelance) berlaku ketentuan harus melampirkan surat keterangan dari sekurang-kurangnya dua Penanggung jawab/Pemimpin Redaksi.

 

(5)     Ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini berlaku juga bagi wartawan Indonesia yang bekerja pada media asing.

 

(6)     Formulir permohonan untuk menjadi Anggota Biasa harus dilampiri:

  1. Foto kopi kartu Anggota Muda;
  2. Surat keterangan hubungan kerja dari persusahaan media yang berbadan hukum.

 

(7)     Formulir permohonan untuk menjadi Anggota Luar Biasa harus dilampiri Kartu Anggota Biasa.

 

(8)     Formulir permohonan beserta lampirannya harus diserahkan kepada Pengurus Provinsi PWI.

 

(9)     Pengurus Provinsi PWI harus meneliti secara cermat permohonan yang bersangkutan dan segera meneruskannya ke Pengurus Pusat PWI setiap permohonan Anggota Biasa  yang memenuhi persyaratan.

 

(10)  Pengurus Pusat PWI dapat menyetujui, menangguhkan, atau menolak permohonan keanggotaan yang diusulkan Pengurus Provinsi.

 

(11)  Pengurus Pusat PWI dapat mengangkat dan menetapkan seseorang langsung menjadi anggota biasa bagi mereka yang mempunyai prestasi jurnalistik atau berdasarkan pertimbangan lain setelah berkomunikasi dengan pengurus provinsi.

 

Bab III

SANKSI

 

Pasal 4

 

(1)     Organisasi dapat menjatuhkan tindakan organisatoris terhadap anggota karena satu di antara hal-hal berikut:

 

 

  1. Oleh Dewan Kehormatan dinyatakan telah melanggar Kode Etik Jurnalistik dan dijatuhi tindakan pemberhentian sementara atau pemberhentian penuh dari keanggotaan;
  2. Melakukan perbuatan yang merendahkan martabat, kredibilitas dan integritas profesi serta organisasi;
  3. Melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI;
  4. Menyalahgunakan nama organisasi untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain;
  5. Terbukti tidak lagi melaksanakan profesi pekerjaan kewartawanan;
  6. Dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana.

 

(2)     Tindakan organisasi dapat berupa:

  1. Peringatan keras;
  2. Pemberhentian sementara;
  3. Pemberhentian penuh.

Pasal 5

 

(1)     Pemberhentian sementara atau penuh berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (2-b dan 2-c) Pasal 4, diusulkan oleh Pengurus Provinsi kepada Pengurus Pusat dengan tembusan kepada anggota bersangkutan, Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi media tempatnya bekerja.

 

(2)     Keputusan Pengurus Provinsi bersifat sementara sampai ada keputusan Pengurus Pusat.

 

(3)     Pengurus Pusat dapat menyetujui, mengubah atau menolak tindakan organisatoris yang diusulkan Pengurus Provinsi;

 

(4)     Pada tahap pertama pemberhentian sementara berlaku paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan:

  1. Atas usul Pengurus Provinsi, Pengurus Pusat dapat memperpendek atau memperpanjang masa berlakunya pemberhentian sementara yang sedang dijalani;
  2. Atas usul Pengurus Provinsi, Pengurus Pusat dapat meningkatkan pemberhentian sementara menjadi pemberhentian penuh.

 

(5)     Setiap keputusan Pengurus Pusat yang berkaitan dengan pemberhentian sementara dan pemberhentian penuh harus disampaikan kepada anggota bersangkutan dengan tembusan kepada Pengurus Provinsi, Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi media tempatnya bekerja dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 6

 

(1)     Pengurus Provinsimaupun Pengurus Pusat harus memberikan kesempatan kepada anggota untuk membela diri secara tertulis atau dengan menghadirkannya di dalam Rapat Pengurus.

 

(2)     Pembelaan diri dapat juga dilakukan di forum Konferensi Provinsi dan Kongres dengan mengajukan terlebih dahulu secara tertulis.

Pasal 7

 

(1)     Keanggotaan gugur karena:

  1. Meninggal dunia;
  2. Tidak melakukan lagi kegiatan jurnalistik;
  3. Media tempatnya bekerja berhenti terbit/beroperasi, dan anggota bersangkutan tidak melanjutkan kegiatan kewartawanannya di media lain;
  4. Tidak memperpanjang kartu anggota lebih dari satu tahun;
  5. Mengundurkan diri;
  6. Pemberhentian penuh.

 

(2)     Dalam hal ada media yang berhenti terbit/beroperasi, berlaku ketentuan sebagai berikut:

  1. Selama 1 (satu) tahun anggota bersangkutan tetap dalam status keanggotaannya;
  2. Keanggotaan gugur jika setelah 1 (satu) tahun anggota bersangkutan tidak melanjutkan kegiatan kewartawanannya di media lain atau tidak melaporkan kepindahannya ke media lain kepada Pengurus PWI Provinsi;
  3. Anggota yang pindah ke media lain harus mengganti Kartu Anggotanya.

 

(3)      Anggota  yang  dipensiunkan oleh media tempatnya bekerja tetapi melanjutkan kegiatan kewartawanannya secara aktif dan kontinu dapat tetap menjadi anggota.&l